Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Rp 26.500. Hemat Rp 3.975. Rp 22.525. Judul. Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Penulis. Tim Redaksi. No. ISBN.
Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan …
Jan 15, 2014· Koran The Australian, Senin (13/02/2014) perusahaan jasa keuangan dan perbankan Pransis, BNP Paribas, menilai rincian dan penerapan kebijakan Undang-undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) tersebut masih tidak jelas hingga saat ini. Maklum, diberitakan Reuters, pemerintah Indonesia masih mengizinkan raksasa pertambangan …
Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Keseimbangan Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK.
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DARSA PERMANA Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Jalan Jenderal Sudirman 623, Bandung 40211 Telp. 022 6030483, Fax. 022 6003373 e-mail: [email protected] SARI Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipastikan akan
Apr 29, 2017· Orang-orang Ghana awalnya berjualan emas batangan dan mineral alam Ghana lainnya kepada Portugis pada tahun 1471 dan kemudian penduduk Ghana menjadi etnis dan negara paling kaya dan sejahtera di benua Afrika dari abad ke-17 ke depan menyusul suksesnya perluasan perdagangan emas batangan Ghana ke Belanda, Prusia, dan Skandinavia sampai …
pendapatan yang dihasilkan dari minyak, gas, dan mineral. Dalam EITI, perusahaan-perusahaan melaporkan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah, ... dan pertambangan di negara Anda. Pendapatan tersebut menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan dan pembangunan, namun sering ... dan penyusunan undang-undang – penting sifatnya untuk ...
(RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabinet Kerja telah menyusun
lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lahirnya Undang-Undang ini disebabkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN UU TAHUN 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANAGN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH PUSAT Oleh Alfredo Risano, S.H.M.H [email protected] Universitas Lambung Mangkurat Abstract
pekerja tambang. Undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pertambangan mewajibkan dilakukannya identifikasi atas seluruh risiko bahaya yang dapat diprediksi tersebut dan mengontrolnya hingga ke tingkat yang dapat diterima (lihat Bagian 2.1.2). Tabel 1.1: Contoh-contoh risiko yang timbul akibat tambang terhadap pekerja tambang dan ...
Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat. Disatu sisi memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan ...
Jun 19, 2019· Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan …
PENGERTIAN PERTAMBANGAN Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan …
Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan …
Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian ...
pertambangan mineral dan batubara.2 Namun setelah UU Minerba diberlakukan, banyak ketentuan-1 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2 Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan …
Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan ... as well as create regulatory uncertainty. 42 Perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi ... "Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Ghana-Part 3: Social Sciences and Economics ", International Journal of ...
Arif Irwandy, Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah, Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang-Undang Pertambangan Minerba, 23 Januari 2009; Ashby Richard Wilson, Human Rightsin The War on Terror, First Published, Cambridge University Press, New York, USA, 2005; Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining ...
pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
Nov 28, 2019· Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral ...
Oct 20, 2014· Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipastikan akan berdampak pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 banyak mengandung hal-hal baru, karena terkait dengan otonomi daerah yang …
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali upaya pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah sekaligus pula menegaskan kembali keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "bumi, dan air, dan
Ekonomi Sumberdaya Mineral & Energi Pendahuluan Bahan Tambang Banyak kebutuhan manusia berasal dari bahan tambang, baik logam, non logam (mineral industri) maupun energi (batubara) Coba sebutkan bahan yang digunakan sehari-hari yang bukan berasal dari tambang! Rantai pemanfaatan bahan tambang: Penggalian – pemanfaatan (contoh: pasir sebagai …
Akan tetapi, pengkajian yang dilakukan terhadap pertambangan mineral dan batubara di Indonesia hanya dibatasi pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU PMB 2009 dan turunannya langsung yaitu Peraturan Pemerintah yang terkait langsung dengan UU PMB 2009.
Akan tetapi, pengkajian yang dilakukan terhadap pertambangan mineral dan batubara di Indonesia hanya dibatasi pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU PMB 2009 dan turunannya langsung yaitu Peraturan Pemerintah yang terkait langsung dengan UU PMB 2009.
Kajian Akademis Perubahan Undang-Undang tentang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang telah diubah san disahkan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jun 29, 2020· Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba. UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi …
Oct 09, 2019· JAKARTA (09/10) – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM menyelenggarakan kegiatan Evaluasi 10 Tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan tersebut mengundang beberapa stakeholder pertambangan mineral dan batubara seperti akademisi, mahasiswa, perhimpunan, serta …
Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. A. Pendahuluan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab ...
Feb 23, 2009· Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Februari 23, 2009 tepitelaga Tinggalkan komentar Go to comments BAB I KETENTUAN UMUM
Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Tahun 20tentang 4 09 Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Nomor 4, Tambahan 09
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT BADAN USAHA DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan oleh Johan Murod, Zuristyo Firmadata, Nico Palmonia dan …
b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Mineral and Coal Mining; PENJELASAN UMUM GENERAL ELUCIDATION Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)