Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dasar Hukum K-3 Pertambangan 5 2. Elemen Pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan 7 3. Elemen Perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan 7 4. Elemen Pengawasan Pertambangan 8 5. Implementasi K3 pertambangan 9 6. Sistem Manajemen K3 di pertambangan 20 D. RANGKUMAN 22 G. DAFTAR PUSTAKA 23 ii A. PENDAHULUAN …
Nov 06, 2016· Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.
HUKUM PERTAMBANGAN, ENERGI & SUMBER DAYA ALAM : Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam selalu menarik untuk investor dalam mengembangkan usahanya, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain-lain. Perkembangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam, baik dalam aspek hukum, khususnya terkait perkembangan ...
Dec 19, 2018· Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
» Lawyers | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu yang pasti, memberikan jasa hukum terkemuka dan berkelas dunia di bawah kode kualitas tertentu, nilai …
Teknik Pertambangan adalah disiplin ilmu teknik untuk pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, dan pemanfaatan bahan galian (mineral). Teknik pertambangan juga mencakup pemrosesan bahan galian untuk memperoleh nilai tambah lebih (Wikipedia). Jurusan Teknik Perminyakan adalah jurusan yang berfokus kepada tambang minyak, gas, dan panas bumi, …
Layanan DSLA – Konsultan Hukum Pertambangan, Energi & Sumber Daya Alam. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam selalu menarik untuk investor dalam mengembangkan usahanya, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain-lain. Perkembangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam, baik dalam aspek hukum, …
PT. PANJI HADIR UNTUK MEMBANTU PENGUSAHA DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM, KEPASTIAN BERUSAHA, MENINGKATKAN EFEKTIVITAS & EFESIENSI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, CALL/WA ADMIN : 0817 567 000 / 0811 815 456Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil …
Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009 - Ebook written by Tri Hayati. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009.
9. Pertambangan dan Kehutanan. • Peraturan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. • Pengertian izin pinjam pakai. • Prosedur dan tata cara mendapatkan izin pinjam pakai. 10. Hukum Agraria dan Pertambangan. • Tumpang tindih tanah hak dan wilayah konsesi pertambangan. • Pembebasan lahan pertambangan.
Oct 28, 2019· Sejarah Hukum Pertambangan – ERA ORDE LAMA. Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde lama masih memberlakukan Indische Mijnwet sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam aturan hukum tersebut. Barulah pada tahun 1959, pemerintah mulai melakukan perubahan Indische Mijnwet …
Aug 30, 2016· Persoalan hukum pertama, aksi korporasi tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan …
Dec 13, 2017· Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuanya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Aug 02, 2017· Pada pertambangan banyak sekali kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya juga banyak, yaitu: 1. Bahaya pada peralatan: a) peralatan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat. b) peralatan yang tidak aman. c) peralatan yang tidak tertutup tidak dilindungi. 2. Bahaya lingkungan : a) becek, licin, lumpur, bermuara.
Mar 14, 2015· Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.
Dec 18, 2017· Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Pelatihan ini merupakan pelatihan komprehensif yang akan menjelaskan semua aspek hukum dalam bidang pertambangan.
Dec 19, 2017· Hukum pertambangan tertulis adalh kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.
Sumber-sumber hukum pertambangan antara lain Indische Mijin Wet (IMW), UU No 5 tahun 1960, UU No 11 tahun 1967. Hubungan antara Hukum pertambangan dengan Hukum agraria, lingkungan, kehutanan, dan pajak. Yang fpertama Hubungan antara hukum pertambanagn dan hukum agraria yaitu hubungannya sangat erat. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah ...
Pelaku Usaha Pertambangan harus menguasai Hukum Pertambangan Karakteristik Hukum Pertanbangan, 1. Unrenewable resource, 2. Externalities positive for sustainable human development, (pengembangan menopang pengembangan manusia) 3. Externalities negative for environment, (pengembangan berakibat negative terhadap lingkungan) 4. Long yielding, hasil …
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam …
Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") Bab XIII mengenai Hak dan Kewajiban, Pasal 90,91,dan 92 pemegang IUP dan IUPK, berhak : melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
Jul 14, 2016· hukum pertambangan Blog ini merupakan publikasi pemikiran saya (Ahmad Redi) terhadap berbagai persoalan mengenai hukum pertambangan. Materi dalam blog ini mungkin tampak sederhana, namun dari kesederhanaan inilah saya berupaya untuk dapat menulis secara aktif, substantif, dan filosofis dengan mengdepankan keorisinalitasan karya.
Jun 29, 2020· UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang-Undang …
Hukum Pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Kita akan mempelajari hukum yang berlaku saat ini yang mengatur segala sesuatunya tentang Pertambangan.
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. viii. Penegakan Hukum Lingkungan: (Franky Butar Butar) 155 di dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dari beberapa
Hukum pertambangan. Cet. 1. This edition was published in 2011 by Sinar Grafika in Jakarta. Edition Description. Legal aspects of mine and mining in Indonesia. Edition Notes "Putusan-putusan pengadilan": p. 359. Includes bibliographical references (p. 351-359). Classifications Library of Congress ...
HUKUM PERTAMBANGAN. Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A.. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum petrtambangan :keseluruhan kaidah hukum …
Pengantar Hukum Pertambangan Minerba 2 TINJAUAN MATA KULIAH 1. Diskripsi mata kuliah Substansi Mata Kuliah hukum pertambangan adalah tentang kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, mulai dari asas pertambangan, tujuan, perizinan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukumnya. 2. Relevansi
Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu "Mining Law". Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. 1 Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.
Jul 26, 2021· Catatan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Tubindo energi (Putusan Nomor 11/g/2020/ptun.plg) Publikasi 26 Juli 2021
Sep 29, 2016· Saya tinggal di kawasan pertambangan batu bara. Saya sendiri adalah penambang batu bara tradisional. Kami menambang sendiri lahan milik masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Apakah kami termasuk kategori kawasan pertambangan rakyat? Kami baru mendengar isitilah itu. mohon penjelasannya.
Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan …
2. Aspek Hukum Perjanjian dalam Hukum Pertambangan: Asas-Asas Hukum Perjanjian. Kontrak Sebagai Dasar Perikatan. Kedudukan Pemerintah/Pemerintah Daerah Sebagai Salah Satu Pihak dalam Kontrak Pertambangan. 3. Kontrak Pertambangan Non-Migas dalam Teori dan Praktik: Jenis-Jenis Kontrak Pertambangan Non-Migas. Kontrak Karya.
» Pertambangan Mineral | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu yang pasti, memberikan jasa hukum terkemuka dan berkelas dunia di bawah kode kualitas …
Oct 07, 2020· Namun patut Anda perhatikan, Permen ESDM 34/2017 pun telah dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 11/2018") yang menghapus tanda registrasi, sebagaimana …