berupa pidana denda palingbanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancamdengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
Undang–Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam . 19. Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF.
Sedangkan subyek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 19, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak ...
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pedophilia Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif. 61 Tetapi ada juga yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang. 62
Jan 24, 2017· Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan ...
Oct 15, 2018· Jadi menjawab pertanyaan Anda, perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, …
Checking Your Browser. This check is done automatically. Once finished, you will be redirected to in seconds.
Tindak Pidana Terhadap Penerbitan dan Percetakan (Pasal 483 s/d 485), dan Pelanggaran Terhadap Tanah Hak Milik (Pasal 548 / 551). ( HAK Moch. Anwar, 1982 : 16 dan SR. Sianturi, 1983 : 590 ) Tindak Pidana tersebut di atas akan dibahas satu persatu dalam buku ajar ini. Dimulai dari Tindak Pidana Pencurian, Tindak pidana pencurian diatur dalam
Apr 19, 2007· 2007. Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ABSTRAK: Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan ...
May 29, 2021· Tindak Pidana Perbankan – KUHP adalah produk hukum pidana yang sudah lama digunakan penduduk semasa nusantara dibawah imperialisme belanda. Kitab ini berjudul "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" kemudian dirubah menjadi "Wetboek van Strafrecht" dan melalui UU No 1 Tahun 1946 tentang PERATURAN HUKUM PIDANA, dinamakan KITAB UNDANG-UNDANG …
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA Oleh: Rudy Satriyo Mukantardjo (staf pengajar hukum pidana FHUI) Materi disampaikan dalam acara pelatihan hakim dalam perkara korupsi Senin, 26 April 2010 bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) MA-RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Ciawi Kel.
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh: 1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang
Feb 26, 2017· Berbicara mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat banyak permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
KUHP maupun UU Fidusia sama-sama mengatur delik tindak pidana penipuan serta penggelapan. Namun UU Fidusia mengatur secara spesifik penipuan dan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia, kecuali bila objek belum diikat sempurna sebagai jaminan kebendaan terdaftar saat tempus delicti kejahatan terjadi.
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah strafbar feit. Di dalam bahasa Belanda, Strafbar yang berarti dapat dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu
Apr 08, 2021· Undang-Undang tentang Terorisme saat ini adalah UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, yang kemudian diubah dengan UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Terorisme menjadi UU.
May 03, 2021· Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ...
Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. 2001. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. ABSTRAK. : Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi …
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi …
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 21 Maret 2019.
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga
Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan lain yang memenuhi rumusan delik yang menurut ...
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU.
115 BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh : IWAN SETIAWAN, S.H., M.H. *) ABSTRACT Indonesia is a country that has the greatest area of ocean in …
6 TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN Ruang Lingkup-UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998 (UUP) dan-UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS)1. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS) 2. Tindak Pidana Rahasia Bank (Ps 47, Ps 60 UUPS)
Checking Your Browser. This check is done automatically. Once finished, you will be redirected to in seconds.
v ABSTRAK AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI (B 11113069), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan …
Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) c. Scheepvaartverordening 1936. Formulasi Delik dalam UU TPE DELIK GOLONGAN II (Pasal 2 e): Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 26, 32, dan 33 UU drt No. 7 Tahun 1955 Delik GOLONGAN III (Pasal 3 e): Pelanggaran dalam UU lain apabila disebutkan sebagai tindak pidana ekonomi.
Pidana (KUHP) maupun diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). TINDAK PIDANA PAJAK Defenisi Tindak Pidana bidang Perpajakan tidak diatur dalam undang-undang ini namun diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan: ...
(Tinjauan Umum Tindak Pidana Hacking Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam), hasil Pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan Saran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai …
2. Pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011.
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku
Dalam konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut antara lain menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan
Jan 21, 2019· Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank. Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal yang berkenaan dengan kerahasiaan …