Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jan 10, 2013· Terkait dengan ketentuan tata cara pengadaan tanah dalam kasus ini kita bisa melihat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah ...
Mar 21, 2011· PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2011. TENTANG. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran …
Feb 18, 2021· Pengertian Thaharah, Tata Cara dan Macamnya – Islam merupakan agama yang suci dan syarat akan tauhid yakni suci atau bersuci. Dalam pada ini Dutdakwah akan menerangkannya. Secara terperinci kami akan tulis pada lembaran ini. Silahkan baca selengkapnya di bawah ini. Daftar Isi [ sembunyikan] 1 Pengertian Thaharah, Tata Cara dan Macamnya.
Oct 08, 2021· Latar Belakang. Pertimbangan Peraturan LKPP 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha pada PSN adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan …
Oct 24, 2013· TENTANG. TATA CARA EKSTENSIFIKASI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok …
II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa. 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2009 Tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman 9.
tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 33, pasal 34,
Jun 04, 2012· Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975). Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi …
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat ...
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PERMENDAGRI Nomor 86 /2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Halaman ini telah diakses 18108 kali. ABSTRAK PERATURAN. 2017. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 13, BN 2017/ No 1112, atrbpn.go.id : 24 Hlm. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia TENTANG Tata Cara Blokir Dan Sita. ABSTRAK:
Mengasosiasikan 1. Peserta didik menyusun hasil diskusi tentang tata cara taharah dari najis. 2. Peserta didik merumuskan tentang tata cara taharah dari najis. 3 4. 3. Peserta didik menemukan hubungan tentang ketentuan taharah dan najis dan tata cara taharahnya dengan pertanyaan konsep 5W + 1H. Mengomunikasikan 1.
Pencabutan pengukuhan PKP telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan ...
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 32 dan pasal 33 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. e. Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/2006/IX/2013 tanggal 18 September 2013 ttg pelaksanaan gerakan nasional pelopor keselamatan berlalu lintas.
Jun 26, 2020· Baca Juga: Kumpulan Pertanyaan Tentang Kurban. Itulah urutan tata cara kurban sesuai syariat yang diambil dari Al-Quran, hadist dan pendapat-pendapat ulama. Semoga dapat bermanfaat dan membawa wawasan kita lebih luas lagi. Sempurnakan ibadah dengan berkurban lagi di tahun ini. Justru, kurban adalah waktu berbagi di masa pandemi sekarang.
Jdih Kemnaker. Kembali. META. KETERANGAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-Undangan. Judul Peraturan. Peraturan Menaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Tajuk Entri Utama.
Aug 29, 2020· Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas. Peraturan Menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksanana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 akibat pencemaran limbah B3.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat . Ditetapkan Tanggal. 20 Agustus 2019 Diundangkan Tanggal. 02 Oktober 2019 Berlaku Tanggal. 02 Oktober 2019
Reformasi Birokrasi Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Jan 29, 2021· Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 585 ...
May 08, 2016· PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Mencabut : PMK No. 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Jan 15, 2018· Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
BKN menerbitkan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Secara Daring (Online) melalui Surat Edaran BKN Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pns Atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit …
Feb 26, 2021· Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler oleh Sekolah yang merupakan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berisi …
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hu kum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara ...
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL- DAS); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Mar 17, 2016· permenakertrans no. 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
Mar 07, 2012· Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit, beberapa hal pengaturan diperbaharui. Konsepsi tentang salah satu lembaga / sarana hubungan industrial ini, disinggung oleh Ibu Haiyani, bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
3.2 Saran 17 Dengan adanya pembahasan tentang tata cara pengurusan jenazah ini, pemakalah berharap kepada kita semua agar selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu. Selain itu, pemakalah juga berharap agar pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua serta dapat mengajarkannya dengan baik ...
Pemerintah (PP) tentang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah No. 14 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. 3 Kitab Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1381
Oct 17, 2016· Mengenai tata cara pemberian hak milik atas tanah Negara, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Argaria 9/1999").
Dec 13, 2016· Tata Cara Wudhu. 2. Syarat-syarat Wudhu 1. Islam 2. Tamiyiz 3. Bersih dari haid dan nifas 4. Tidak adanya sesuatupun yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudhu 5. Tidak ada sesuatupun di anggota wudhu yang bisa merubah air.
Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. 5. SUBYEK DAN JANGKA WAKTU HGU 1. Subyek HGU a. WNI (luas 5 ha – 25 Ha) b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (luas lebih dari 25 ha) 2. Jangka Waktu HGU a. HGU diberikan paling lama 35 tahun
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penjelasan Pasal 2 Ayat (3): Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah ...