Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13
Berita Negara Tahun 2013 Nomor 421. Download: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013. Konsiderans. Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf q dan huruf aa, ayat (2) huruf k dan huruf s, dan ayat (3) huruf h dan huruf p, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah ...
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL; Mengingat : 1. Undang-ungang Nomor 23 Tahun 1887 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ...
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Kebisingan MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENDUAN
Per Menteri Negara Lingkungan Hidup. 19 TAHUN 2010. 2010. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi. Aktif. Detail. 2. Per Menteri Negara Lingkungan Hidup. 17 TAHUN 2010.
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang ...
peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup format surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sppl) kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Getaran MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota; b. bahwa Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32
1 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk …
Berikut adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup : Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 1995 + Lampiran, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri. Keputusan MENLH Nomor 52 Tahun 1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Keputusan MENLH Nomor 58 Tahun 1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu
peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup i. pendahuluan
LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan
dari Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. Pasal 12 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Per Menteri Negara Lingkungan Hidup: 01 TAHUN 2010: 2010: Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air: Aktif: Detail: 18: Per Menteri Negara Lingkungan Hidup: 31 TAHUN 2009: 2009: Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, Dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Di Daerah: Aktif: Detail: 19: Per Menteri ...
peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 23 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 10 tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori l3 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup republik indonesia, menimbang : a.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 12 Tahun 2010 Tanggal : 26 Maret 2010 PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAERAH I. PENDAHULUAN Dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur ...
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun …
Menteri Negara Lingkungan Hidup mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DAFTAR USAHA DAN/ATAU
Izin lingkungan & AMDAL PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP. Posted on March 18, 2019 by admin. This entry was posted in Izin lingkungan & AMDAL.
S A L I N A N KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 115 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
Version Download1150 Stock∞ File Size4.00 KB Create DateSeptember 19, 2017 Download
Jan 20, 2020· Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai ...
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut;
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu
KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. This report is prepared to meet Indonesia commitment as a Party to the Con-vention. It describes and summarizes the three main items to be included in a national communication, namely, (a) 1994™s emission inventory of greenhouse gases and, (b)
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Mengingat : 1.
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd. Sarwono Kusumaatmadja Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 PRINSIP-PRINSIP DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN A. FUNGSI DAN TUJUAN Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan pelaksanaan audit lingkungan bagi suatu usaha atau
Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja . LAMPIRAN A KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 58 TAHUN 1995 TANGGAL 21 DESEMBER 1995 BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ttd. Sarwono Kusumaatmadja Salinan sesuai aslinya
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Nabiel Makarim,MPA.,MSM. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup, Hoetomo, MPA. KEPMENKES – NO. 51 Tahun 2004 7 BAKU MUTU AIR LAUT Lampiran II UNTUK WISATA BAHARI Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51 Tahun 2004 No Parameter Satuan Baku ...
keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor : 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air Posted on April 2, 2019 by admin This entry was posted in Air & Air Limbah .
Kinerja APBN TA. 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 25 Agustus 2021. 161.